A. VISI
Adapun Visi yang telah ditetapkan untuk Lima Tahun ke depan adalah :
SULAWESI SELATAN
TERDEPAN, MANDIRI DAN MAPAN
Terdepan berarti Sulawesi Selatan sebagai Tiga Propinsi Terbaik dalam kualitas hidup dan ketersediaan infrastruktur di Indonesia. Kualitas hidup diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia dan indikator Millenium Develompment Goal (MDGs). Ketersedian Infrastruktur diukur dari pencapaian pemenuhan kebutuhan Infrastruktur yang dapat mendorong dan mengembangan ekonomi daerah.
Mandiri berarti Sulawesi Selatan dapat menjadi Propinsi yang dapat medorong masyarakatnya untuk mandiri atau tidak bergantung kepada pihak lain. Kemandirian yang dimaksud adalah kemandirian pangan, kemandirian energi serta kemandirian untuk mengelola potensi lokal Sulawesi Selatan untuk meningkatkan pendapatan.
Mapan berarti bahwa Sulawesi Selatan dapat menjadi Propinsi yang maju dan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita yang berada di atas rata-rata nasional dihasilkan dari pengelolaan potensi unggulan daerah, pemberdayaan ekonomi masyarakat serta pengembangan wirausaha.
B. MISI
Berdasarkan Visi diatas, maka dirumuskan misi, yaitu Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, yaitu :
1. Memastikan akses dan kualitas pelayanan Pendididikan dan Kesehatan,serta kehidupan keagamaan yang beradab.
2. Memastikan pemerataan ketersediaan Infrastruktur
3. Memastikan Sulawesi Selatan sebagai Propinsi Mandiri Pangan
4. Memastikan pengelolaan SDA dan Energi tepat guna yang didasarkan pada prinsip keberlanjutan ekosistem
5. Memastikan pembinaan kewirausahaan
6. Memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan prinsip GOOD GOVERNANCE
C. TUJUAN
1. Meningkatkan akses dan kualitas Pelayanan Pendidikan
2. Meningkatkan akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
3. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama
4. Meningkatkan Ketersediaan infrastruktur dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi
5. Mengurangi Ketimpangan kemajuan antar wilayah dan daerah
6. Meningkatkan kemampuan produksi untuk menjamin ketersediaan pangan
7. Mengembangkan sistem distribusi pangan berkualitas dengan harga terjangkau
8. Menciptakan produksi lokal berkualitas dan berdaya saing
9. Meningkatkan pendapatan masyarakat
10. Mengoptimalkan jaringan dan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan produksi dan pemasaran potensi lokal
11. Menciptakan dan mendorong lahirnya wirausahawan muda, mandiri dan tangguh
12. Menjadikan pemerintah propinsi sebagai perekat dan simpul kerjasama antar kabupaten/kota
13. Meningkatkan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan
D. SASARAN
1. Meningkatnya akses dan kualitas Pelayanan Pendidikan
2. Meningkatnya akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
3. Terpeliharanya kehidupan Beragama
4. Terpenuhinya ketersediaan infrastruktur dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi
5. Terpenuhinya pemerataan kemajuan antar wilayah dan daerah
6. Meningkatnya kemampuan produksi untuk menjamin ketersediaan pangan
7. Terlaksananya sistem distribusi pangan berkualitas dengan harga terjangkau
8. Terciptanya produksi lokal berkualitas dan berdaya saing
9. Meningkatnya pendapatan masyarakat
10. Terwujudnya jaringan dan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan produksi dan pemasaran potensi lokal
11. Terciptanya wirausahawan muda, mandiri dan tangguh
12. Terjalinnya simpul kerjasama antar propinsi dan kabupaten/kota yang sinergis
13. Terlaksanya efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan
E. STRATEGI
1. Memastikan terciptanya pola hubungan yang adil dan bermartabat serta harmonis antara pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten kota dengan penekanan utama pada terpenuhinya kebutuhan kabupaten/kota atas fasilitasi dan pembinaan pemerintah propinsi
2. Memperteguh posisi dan peran pemerintah propinsi sebagai wakil pemerintah pusat serta memperkuat fungsi fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi antar pemerintah kabupaten/ kota
3. Memastikan terbentuknya jaringan kemitraan dan kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, NGO, Organisasi Profesi dan bisnis dalam mengelola dan menggerakakan potensi lokal dan Pembangunan Berbasis Ekonomi Kerakyatan
4. Memastikan keberpihakan anggaran terhadap upaya pemerataan pembangunan dan pemenuhan hak dasar masyarakat di Kabupaten/Kota
5. Memastikan terciptanya iklim investasi yang baik, pelayanan publik yang prima, serta ketersediaan infrastruktur yang cukup untuk memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai Pusat Pelayanan dan Keunggulan di KTI
6. Memastikan berjalannya pemerintahan secara efektif, dan efisien melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan upaya percepatan perwujudan agenda dan road map reformasi birokrasi
E. PROGRAM STRATEGIS
Untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut di atas, maka ditetapkan beberapa program strategis sebagai berikut :
1. Program Macca ( Masyarakat Cerdas, Cakap dan ber Akhlak).
2. Sekolah Bermutu dan bebas biaya SD, SLTP, SLTA negeri maupun swasta
3. Pemberantasan Buta Aksara Terpadu (Berbakat)
4. 2000 Beasiswa Pendidikan Guru Andalan ke Strata 2 (Bidik Gatra 2)
5. Program Layanan Kesehatan Berkualitas dan Gratis Paripurna
6. Program Dokter Keluarga – satu bidan dan perawat satu dusun, satu dokter satu desa
7. Insentif bagi petugas pelayanan rumah ibadah
8. Infrastruktur (Jalan dan Jembatan) merata dan berkualitas
9. Energi Listrik Pendukung Pengembangan Investasi
10. Pengembangan sumber daya alam untuk ketahanan energi
11. Air bersih, listrik dan sanitasi untuk pesisir dan pulau-pulau kecil
12. Saribattang (seratus ribu irigasi bangkitkan pertanian tangguh)
13. 23.000 (dua puluh tiga ribu) hand traktor untuk petani
14. Penyediaan bibit dan pupuk tepat waktu tepat sasaran dan terjangkau
15. Bangga-beternak (pembangunan dan pengembangan peternakan berbasis teknologi peternakan)
16. Produk unggulan lokal berlabel dan berdaya saing
17. Agrobisnis terintegrasi dan industrialisasi potensi lokal
18. Jaminan harga hasil produksi
19. Sawerigading Seratus Ribu (100.000) Wirausahawan Energik, Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing
20. Pengembangan layanan informasi dan penyuluhan berbasis ICT
21. Pengembangan model pariwisata berbasis pemberdayaan sektor informal
22. Rialebbiri ( Reformasi Untuk Aparatur Yang Lebih Baik dan Bebas dari Korupsi) Reformasi birokrasi untuk mewujudkan aparatur bersih bebas korupsi
23. Sipakatau-sipakalebbi (koordinasi pembinaan kabupaten kota untuk sistim pemenuhan kebutuhan daerah yang lebih baik)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar